ANALISIS PERENCANAAN
PENDIDIKAN WAJJIB BELAJAR 9 TAHUN DI PROVINSI BANTEN
1.
Temuan
Masalah
Dalam
kajian ini, saya menemukan masalah bahwa belum tuntasnya pelaksanaan wajib
belajar 9 tahun disebabkan karena faktor
perencanaan yang kurang matang, karena dengan perencanaan yang kurang mapan
maka akan mempengaruhi faktor-faktor yang lain dalm hal pelaksanaannya.
2.
Deskripsi
Masalah
Dari
data Badan Pusat Statistik yang melaporkan bahwa rata-rata lama sekolah di
Banten hanya 8,3 tahun. Hal ini menunjukkan rata-rata penduduk Banten hanya
menikmati pendidikan sampai tingkat kelas 2 SMP. Ironis memang, ditengah wacana
keinginan pemerintah menjalankan konsep pendidikan wajib belajar 12 tahun pada
kenyataannya penduduk Banten belum menikmati wajar 9 tahun seperti program
pemerintah pusat.
Kenyataan
ini jelas menjadi masalah yang harus segera diselesaikan. Bagaimanapun juga
pendidikan sangat penting bagi masyarakat, karena kemajuan pendidikan dapat
menjadi salah satu representatif dari kemajuan suatu daerah.
3.
Landasan
Teori
Menurut
Prajudi Atmusudirdjo perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang
sesuatu yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan tertentu, oleh siapa, dan
bagaimana. Sedangkan definisi perencanaan pendidikan menurut Albert Waterston
ialah “functional planning involves the application of a rational system of
choices among feasibel cources of educational invesment and the other
development actions based on a consideration of economic and social cost and
benefits”. Atau dengan kata lain bahwa perencanaan pendidikan adalah investasi
pendidikan yang dapat dijalankan dan kegiatan pembangunan lain yang didasarkan
atas pertimbangan ekonomi dan biaya serta keuntungan sosial.[1]
4.
Analisis
masalah
Informasi
yang didapatkan dari radar banten, edisi 16 mei 2012 disebutkan bahwa anggaran
pendidikan di provinsi Banten baru mencapai 11,4 % dari jumlah APBD. Hal ini tentu
sangat mempengaruhi mengapa wajar 9 tahun di provinsi banten belum juga tuntas.
Apabila melihat pesan yang terkandung dalam undang-undang yang menyebutkan
bahwa anggaran pendidikan harus mencapai 20 % dari jumlah APBD tentu fenomena
ini telah melanggar aturan. Mengacu pada landasan teori yang kita pakai, bahwa
perencanaan pendidikan harus juga mempertimbangkan ekonomi dan biaya. Jika
biaya yang dianggarkan untuk penyelenggaraan pendidikan baru 11,4% maka pantas
saja jika penuntasan wajib belajar 9 tahun belum juga terselesaikan. Hal yang
perlu di kaji ulang dalam perencanaan pendidikan di provinsi banten diantaranya
:
· Harus
mempertimbangkan biaya untuk pengembangan pendidikan
· Mengevaluasi
kinerja pada perencanaan pendidikan yang sebelumnya
· Menentukan
tujuan yang ingin dicapai sedetail mungkin.
· Melihat
fenomena keadaan pendidikan sekarang, apa saja hal yang harus dikembangkan,
diperbaiki atau ditambahkan guna menunjang tujuan dari perencanaan itu,
· Strategi
yang akan dipakai harus seopreasionil mungkin.
· Menentukan
siapa saja yang memegang kendali dalam perencanaan pendidikan ini.
Berbicara tentang perencanaan tidak
semudah kita bermimpi. Dalam sebuah perencanaan, kita harus bersikap rasional,
dan penuntasan wajar 9 tahun pun dapat dikatakan rasional apabila komponen
dalam pelaksanaannya mendukung, misalnya terjalin koordinasi dan adanya partisipasi
dari masyarakat.
Hal yang banyak kita temui saat
ini, bahwa tidak sedikit lembaga berwenang dalam hal pendidikan menganggap
bahwa bos sudah sangat cukup untuk membiayai pendidikan, padahal bos lebih
bersifat untuk oprasional sedangkan untuk infrastruktur kita bisa melihat masih
banyak sekolah yang hampir saja akan roboh. Ini juga hendaknya menjadi bahan
perhitungan dalam perencanaan pendidikan, karena bagaimanapun juga masyarakat
harus menikmati fasilitas yang layak.
Selain itu, kualitas tenaga pengajar
yang kurang mendukung. Para tenaga pengajar saat ini sebagian hanya berprinsip,
datang untuk mengajar,masalah faham dan
tidaknya itu urusan belakangan, yang penting saya sudah menjalankan kewajiban.
Atau mereka yang telah memberikan pemahaman namun hanya sebatas apa yang
menjadi kewajiban tanpa memberikan wawasan yang lebih. Kurangnya kontrol dari
orangtua juga menjadi penghambat dalam perencanaan pendidikan dapat berjalan
optimal, para orangtua banyak yang beranggapan bahwa sekolah adalah tempatnya
belajar, maka sepenuhnya pedidikan itu tanggungjawab sekolah. sehingga mereka
para orangtua jarang memperhatikan perkembangan mental dan psikologi anaknya dan
hal ini akan berimbas sekalipun wajar 9 tahun itu dilaksanakan namun bobot
mereka akan nihil.
5.
Solusi
Setelah kita mengidentifikasi
masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan wajar 9 tahun ini,
kita dapat menentukan strategi seperti apa agar pelaksanaan perencanaan ini
dapat berjalan sesuai dengan rencana dan hasilnya efektif serta efisien. Untuk
menuntaskan wajar 9 tahun diperlukan kinerja yang ekstra dari semua pihak.
Bukan saja pemerintah provinsi dan kabupaten sebagai lembaga pengendali
perencanaan dan pelaksanaannya, namun juga kita mahasiswa atau agen perubahan.
Melalui pengabdian kita atau wujud dari tri darma perguruan tinggi, kita dapat
memberikan bimbingan belajar pada anak-anak yang kurang mampu atau dipelosok
desa mulai saat ini atau minimal pada saat KKM nanti. Selain itu kita juga
dapat melakukan pendekatan interpersonal kepada masyarakat bahwa pendidikan itu
bukan hanya sebatas belajar disekolah namun juga harus mencermati perkembangan
mental dan psikologi anak.
Untuk menambah anggaran pendidikan
dan menambah sarana dan prasarana sekolah pemerintah dapat memanfaatkan peran
swasta dengan program CSR yang mereka miliki, program CSR itu dapat dilakukan
dengan bantuan langsung ke setiap sekolah untuk sarana penunjang siswa atau
melalui beasiswa berprestasi sampai perguruan tinggi untuk memotivasi siswa
agar terus menggali potensinya dan kelak akan memberikan perubahan positif
terhadap kemajuan bangsa tercinta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar